DPRD Dompu minta Pemerintah mencari solusi mengatasi Gejolak BLSM

KM Manggelewa - Pemerintah Kabupaten Dompu, diminta mencarikan solusi terkait gejolak atas persoalan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Terjadinya pembakaran kantor Desa Banggo Kecamatan Manggelewa oleh warga atas penolakan data penerima BLSM dan penyegelan kantor desa lainnya, diharapkan tidak mengispirasi daerah lain. DPRD Dompu menyayangkan pemerintah desa yang menjadi korban atas karut marutnya data BLSM. Komisi 1 DPRD Dompu meminta Pemerintah Kabupaten Dompu, mencarikan solusi atas gejolak warga, terhadap data BLSM. Dibakarnya kantor Desa Banggo Kecamatan Manggelewa beberapa waktu lalu dan penyegelan kantor Desa, merupakan bentuk kekecewaan warga atas kesalahan data BLSM. Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Sirajuddin. SH kepada KM Manggelewa, mengatakan, tidak adanya koordinasi pendataan yang dilakukan BPS dengan perangkat desa, penyebab gejolak itu. Menurut Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu Sirajudin. SH ini, seharusnya penerima BLSM adalah penerima Beras Miskin (Raskin), namun kenyataannya, banyak penerima raskin yang tidak dapat. Bahkan, dari laporan yang diterimanya, penerima kompensasi atas naiknya harga BBM itu, banyak nama baru yang masuk dalam katagori mampu. “Pertanyaan sekarang, BPS itu sumber mala petaka. Kenapa saya katakana, karena dalam pendataan tidak melibatkan pmerintah desa dan hanya mengandalkan petugas yang tidak terlatih. Bisa jadi pendataanya tidak jalan hanya duduk diam dirumah dan tinggal memasukkan data sesuai perkiraannya saja,” katanya. Ia mengharapkan tragedy penyegelan kantor desa di beberapa wilayah yang mengakibatkan terhentinya pelayanan kepada masyarakat, tidak terjadi lagi. Bahkan, pembekaran kantor Desa Banggo di Kecamatan Manggelewa oleh warga yang tidak masuk namanya, beberapa waktu lalu tidak menjadikan inspirasi bagi warga lain. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dompu menanggapi banyaknya muncul persoalan BLSM ini, memerintahkan Pemerintah Desa, membuka posko pengaduan. Ia berharap, dengan dibukanya posko tersebut bisa diketahui kesalahan pendataan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H Agus Buchari berjanji data hasil laporan dari posko pengaduan itu, akan dicoba diusulkan kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan.